Jakarta, kpu.go.id- Rabu (21/08/13) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan mengundang 12 partai politik peserta Pemilu 2014, yang bertujuan untuk melakukan penelaahan, pencermatan, dan perbaikan konsep daftar calon tetap (DCT) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk Pemilu 2014.
Kegiatan rakor yang dilangsungkan di sebuah hotel di bilangan Hayam Wuruk Jakarta, dari hari Rabu (21/08/13) hingga Jumat (23/08/13) dimaksudkan untuk memperoleh keakuratan dan kesahihan DCT sebelum benar-benar ditetapkan menjadi keputusan KPU. Ini juga untuk meminimalisasi terjadinya kekeliruan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pemilu pada tahapan pencalonan.
"Diharapkan seluruh calon dalam draft atau konsep DCT yang kami sajikan ke hadapan Bapak/Ibu sekalian dapat dicermati dengan baik, agar di kemudian hari saat kami menetapkan menjadi DCT tidak ada lagi yang keliru, sehingga bapak/ibu dan kami juga tenang karena ini adalah daftar calon yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," demikian harapan Komisioner KPU Hadar Najis Gumay, yang menjadi Ketua Divisi Teknis Pemilu.Selain Hadar, seluruh Komisioner KPU termasuk Ketua KPU hadir dalam acara rakor tersebut. Begitupun seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 hadir baik penghubung partai maupun beberapa pimpinan strategis partai untuk melakukan pencermatan dan pemarafan perbaikan konsep DCT.
Ada beberapa perbaikan misalnya soal nama, gelar, dan alamat calon anggota DPR RI. Para penghubung partai politik didampingi oleh para verifikator syarat calon dari Sekretariat Jenderal KPU, sehingga jika terjadi ketidak sesuaian antara pengajuan dan beberapa perubahannya dapat secara langsung disikapi, dengan cara memperbaiki yang tentunya disesuaikan dengan peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, penyelenggaraan rakor masih berlangsung. Untuk mengetahui berapa jumlah DCT anggota DPR RI pada Pemilu 2014 masih harus menunggu hasil penetapan Pleno KPU.
