REVISI UU NOMOR 1 TAHUN 2015

JAKARTA, HALUAN—Komisi II DPR RI, menjelaskan tujuh poin revisi Un­dang-Undang Pilkada yang telah disepakati Panitia Kerja di Komisi II DPR RI dan telah pula ditandatangani Presiden Joko Widodo. Jadwal pelak­sanaan Pilkada serentak yang dalam Perppu disebutkan akan dimulai 2015, diusulkan untuk dilaksanakan pada Februari 2016.

“Komisi II DPR RI sudah mensimulasi usulan Perppu tersebut dan berkesimpulan rencana itu tidak mungkin dilaksanakan. Untuk itu, kita mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gu­bernur, bupati, dan wali kota atau pilkada secara serentak pada Februari 2016 mendatang,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD RI, Lukman. 

Penyelenggaraan pilkada secara serentak pada Februari 2016 terang Lukman, pemerintah dan KPU diakui jauh lebih siap. Sehingga proses dan hasilnya juga diharapkan akan lebih optimal. Hal tersebut juga dibenarkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Achmad Riza Patria.

“Dari rapat musyawarah Panitia Kerja RUU Pilkada di Komisi II DPR RI pada Senin lalu, terungkap bahwa pemerintah dan KPU, men­yata­kan lebih siap untuk menyelenggarakan pilkada serentak pada Februari 2016 nanti,” katanya.

Dari hasil musyawarah tersebut imbuh Riza, skema penyelenggeraan pilkada serentak akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni pada Februari 2016, pertengahan tahun 2017, dan pada tahun 2018. Menurut Riza, dipilihnya usulan pen­yelenggaraan pilkada serentak pada Februari 2016, selain KPU sudah lebih siap, pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang akan menggantikan sementara kepala daerah, juga tidak terlalu lama bertugas.

“Jika pilkada secara serentak diselenggarakan pada Februari 2016, ada sekitar 240 kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota,” katanya. Politisi Partai Gerindra ini meyakini, draf RUU Pilkada akan selesai difinalisisasi pada hari ini (Selasa, red) dan selanjutnya akan langsung di bawa ke Bamus. Riza juga optimistis RUU Pilkada ini akan berjalan mulus pada rapat paripurna DPR RI yang akan digelar pada Kamis (5/2), untuk selanjutnya disetujui menjadi RUU Pilkada usul inisiatif DPR RI.

“Di rapat paripurna akan disetujui menjadi RUU Pilkada usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya, RUU Pilkada akan dibahas bersama oleh DPR RI dan Pemerintah, untuk disetujui menjadi UU,” katanya. Selain jadwal pelaksanaan Pilkada serentak, enam poin lainnya yang direvisi pada Undang-Undang Pilkada diantaranya terkait syarat menjadi kepala daerah, syarat pendidikan, paket pimpinan kepala daerah, uji publik, sengketa pilkada dan terakhir terkait dengan ambang batas kemenangan sebesar 30 persen dan parpol yang boleh mengajukan calonnya yaitu 20 persen kursi atau 25 persen suara.

Riza menambahkan, pemerintah sudah me­ngun­dangkan Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pilkada, menjadi UU No 1 tahun 2015 tentang Pilkada, serta Perppu No 2 tahun 2014 tentang Pemda, menjadi UU No 2 tahun 2015 tentang Pemda. Kedua Perppu yang sudah disetujui menjadi UU tersebut, pada Senin (2/2) lalu sudah dicatat pada lembaran negara.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy mengatakan, tiga fraksi di DPR masih mendorong supaya pilkada serentak tetap dilakukan pada 2015. Tiga fraksi di DPR itu masing-masingnya PPP, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

“Sampai Senin (2/2) malam, sikap Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan mendorong pilkada serentak di 2015. Kalau pilkada serentak dila­kukan di 2016, maka akan terlalu banyak penjabat kepala daerah, ada hampir 40 persen dari pemerintahan. Ini dikhawatirkan akan menyebabkan ketimpangan di perintahan daerah,” kata Romahurmuziy kemarin. (h/rio)