Bukittinggi- Demokrasi menjadi wujud partisipasi masyarakat. Tidak hanya dalam konteks pemilihan serentak yang akan digelar 9 Desember 2015, tetapi partisipasi masyarakat juga penting dalam setiap proses dan tahapan pemilu. Hal itu ditegaskan oleh anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkyansyah di hadapan peserta bimbingan teknis pengelolaan informasi publik di lingkungan KPU se-Sumatera Barat yang di ikuti oleh 13 Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2015 pada Kamis (15/10) malam di Hotel Royal Denai Bukittinggi.
 |
| Foto : anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkyansyah di hadapan peserta Bimtek |
"Masyarakat punya hak atas informasi. Keterbukaan informasi publik menjadi penting bagi KPU dalam proses demokrasi",ujar Ferry.
Lebih lanjut dijelaskan Ferry, KPU sudah menerapkan keterbukaan informasi publik. Bahkan sudah ada peraturan KPU nomor 1 tahun 2015 tentang keterbukaan informasi publik. Menurunya, dengan biaya demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang mahal menjadi tanggung jawab KPU untuk melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi, yakni dengan keterbukaan informasi publik.
 |
| Foto : Peserta Bimtek Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik |
Pada pemilu legislatif dan pilpres 2014 lalu, KPU menerapkan sistem informasi pencalonan (silon), sistem informasi data pemilih (sidalih), sistem informasi logistik (silog) dan scan C1 sebagai komitmen KPU dalam upaya transparansi informasi kepada publik.
Atas transparansi tersebut, tahun 2014 KPU mendapat apresiasi dalam keterbukaan informasi.
"Tantangan untuk KPU, sanggupkah KPU menscan C1 sudah diketahui publik pada H+2. Ini menjadi bagian yang kita andalkan untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh oknum calon maupun penyelenggara. Ini bentuk keterbukaan informasi yang kita lakukan", kata Ferry.
Ferry berharap penyelenggaraan pilkada serentak 2015 di Sumbar berjalan dengan baik tanpa ada masalah apapun. "Kualitas penyelenggaraan pilkada di Sumbar harus lebih baik dari sebelumnya",tutup Ferry.
Posting Komentar